Informasi
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
Selain kewajiban tersebut, UU tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, yang meliputi informasi yang terkait dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat enam bulan sekali.
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, Cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
Sementara itu, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk PPID; dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID dibantu oleh pejabat fungsional. Sebagai implementasi dari UU No. 14/2008, pemerintah menerbitkan PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, sesuai PP No. 61/2010, PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam hal, antara lain
SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik. Informasi lebih lengkap mengenai SIP PPID atau epublic dapat dilihat disini!
Untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana mendapatkan aplikasi ini silahkan ke info@sip-ppid.net
Tim PLID mempunyai tugas
untuk :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
informasi dan dokumentasi;
b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi
c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan;
g. Melakukan pemutakhiran informasi dan
dokumentasi;
h. Menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat;
i. Melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat
kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi
yang layak untuk dipublikasikan;
l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau
Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan
dokumentasi; dan
m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seruyan.
a. Menolak memberikan informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Meminta dan memperoleh informasi dan
dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan
informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
d. Menentukan atau menetapkan suatu
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau
Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
VISI
Mewujudkan Kabupaten Seruyan SEHAT (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman dan Tentram)
MISI
1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional;
2. Mewujudkan mutu pendidikan yang lebh berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal;
3. Memebrikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat;
4. Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada Ekonomi kerakyatan, mulai dari indutstri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan koperasi;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
6. Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang perekonomian Kabupaten Seruyan;
7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pertambangan energi;
8. Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya.
9. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja;
10. Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI
Tata Cara Permohonan Informasi :
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi :